Jakarta – Tekniksipil.id, Asosiasi Realestat Indonesia (REI) menunjukkan optimisme tinggi bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses rumah layak bagi masyarakat, dengan target 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta rumah di perkotaan.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyatakan bahwa meskipun ada beberapa tantangan dan kebijakan baru yang muncul, REI percaya program ini akan tetap berjalan sesuai rencana.
Menurutnya, Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan pentingnya program ini, baik di dalam negeri maupun dalam forum internasional, karena memiliki tujuan strategis untuk mengentaskan kemiskinan.
“Program ini sangat ditunggu masyarakat. Kami optimis, program 3 juta rumah ini bisa terealisasi,” tegas Joko saat ditemui di Jakarta pada Rabu (20/11/2024).
Namun, Joko juga mengakui bahwa beberapa kebijakan baru terkait pembangunan rumah dengan konsep gotong royong, program rumah gratis, dan rencana penurunan harga rumah, belum sepenuhnya terkait dengan pencapaian target 3 juta rumah tersebut.
Menurutnya, hal ini bisa membingungkan para pengembang di daerah.
Komunikasi Berlanjut dengan Pemerintah
Meski ada perbedaan pandangan mengenai kebijakan terkait, REI tetap menjaga komunikasi dengan pemerintah, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, yang saat ini tengah menjalankan peran transisi hingga terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
REI berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan kebijakan dan nomenklatur baru yang muncul di pemerintahan.
“Anggota kami, terutama yang ada di daerah, masih banyak yang menunggu kejelasan soal kebijakan ini. Kami akan terus berkomunikasi agar mereka dapat mengikuti arahan yang tepat,” kata Joko.
Joko juga menyampaikan bahwa meskipun ada ketidakpastian dalam beberapa aspek, seperti anggaran dan kebijakan terkait subsidi, anggaran untuk perumahan yang diajukan oleh tim Satgas Perumahan untuk 2025, sebesar Rp 53 triliun, masih akan diprioritaskan.
Namun, keputusan final terkait anggaran ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Peran Penting Anggaran dan Pembiayaan
Salah satu elemen kunci yang diyakini akan membantu kelancaran program ini adalah pembiayaan yang memadai.
REI memperkirakan bahwa dana yang ada di dalam negeri cukup untuk mendanai pembangunan rumah, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan.
Joko menambahkan, sebagian dana subsidi energi, seperti subsidi BBM dan LPG, diusulkan untuk dialihkan guna mendukung pembiayaan perumahan di pedesaan.
Mengenai skema pembiayaan, REI juga berharap bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan tetap berjalan, dengan alokasi anggaran sekitar 220 ribu unit pada 2025, dan kemungkinan akan meningkat menjadi 300 ribu unit.
Sementara itu, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mencakup 40 ribu unit rumah juga diharapkan tetap berjalan lancar.
Fokus pada Ekosistem dan Dampak Ekonomi
Joko juga menekankan bahwa program 3 juta rumah bukan hanya sekadar masalah penyediaan rumah, tetapi juga untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sektor properti, menurut REI, memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data REI yang bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI), sektor properti menyumbang sekitar 14% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 35% hingga 55% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Setiap investasi di sektor properti dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Bahkan, setiap investasi properti senilai Rp 112 triliun bisa memberikan dampak sebesar 0,56 persen terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Joko.
Selain itu, sektor properti juga menjadi tulang punggung bagi 185 industri terkait yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Oleh karena itu, Joko berharap proses perizinan di sektor ini dapat dipercepat, agar pencapaian program 3 juta rumah dapat lebih cepat terwujud.
Solusi untuk Tantangan Pembangunan di Daerah
Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan program ini adalah pembagian pembangunan rumah antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Untuk 2 juta rumah yang akan dibangun di pedesaan dan daerah pesisir, Joko menyarankan agar hal ini menjadi ranah bagi para pengusaha lokal atau “entrepreneur desa”.
Dengan cara ini, program perumahan di pedesaan dapat memberikan manfaat lebih besar dalam meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan peluang kerja di daerah.
Untuk 1 juta rumah di perkotaan, REI menyarankan agar pemanfaatan lahan milik negara, seperti tanah di sekitar pasar-pasar tradisional di Jakarta atau stasiun kereta api, dapat digunakan untuk pembangunan perumahan.
Pendekatan ini dinilai lebih efisien, mengingat terbatasnya lahan yang tersedia di kota-kota besar.
Harapan untuk Kejelasan Regulasi
Joko juga mengungkapkan harapannya agar regulasi yang mendasari kebijakan perumahan, termasuk mengenai Kementerian PKP yang saat ini belum terbit, dapat segera diselesaikan.
Kejelasan ini akan memberikan landasan yang kuat untuk percepatan pembangunan rumah dan pemenuhan kebutuhan perumahan di Indonesia.
Dengan semua upaya yang sedang dilakukan, REI tetap optimis bahwa program 3 juta rumah ini akan berhasil tercapai.
Program ini, menurut Joko, bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga sebagai salah satu pendorong utama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.
Program 3 juta rumah yang menjadi amanah Presiden Prabowo Subianto menghadapi berbagai tantangan, namun REI tetap yakin bahwa dengan sinergi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat, target pembangunan ini akan tercapai.
Pembiayaan yang memadai, peran sektor properti dalam ekonomi, dan kebijakan yang mendukung menjadi kunci sukses implementasi program ini di masa depan.
