IKN, Tekniksipil.id -Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah mengungkapkan pemindahan ibu kota Nusantara, sebuah langkah besar yang tidak hanya mengubah geografis tetapi juga mencerminkan komitmen penuh terhadap peningkatan tata kelola wilayah ibu kota.
Rencana ini tidak hanya terfokus pada aspek fisik, melainkan juga pada nilai-nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari pembentukan komunitas yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024, proyek ini terdaftar sebagai salah satu proyek strategis nasional dengan kebutuhan dana mencapai sekitar 466 triliun rupiah.
Delapan prinsip utama menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan ini. Pertama, desain IKN didasarkan pada kondisi alam setempat, memperhatikan dan menghormati ekosistem tipografi serta karakteristik geografis kawasan tersebut.
Kedua, prinsip bineka tunggal ika menjadi dasar untuk menciptakan keragaman budaya, sosial, dan etnis di dalam ibu kota negara.
Pentingnya konektivitas dan fleksibilitas dalam pembangunan diwujudkan melalui prinsip ketiga. Ini menekankan pentingnya infrastruktur yang mendukung keterhubungan baik dengan berbagai wilayah maupun memastikan akses mudah bagi warganya.
Keempat, keamanan dan terjangkauan diintegrasikan dalam desain dan pelaksanaan, memastikan ibu kota dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kualitas hidup.
Sementara itu, prinsip kelima menyoroti penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi dalam ibukota, termasuk inovasi teknologi, manajemen perkotaan, pelayanan publik, dan sistem informasi.
Terakhir, pembangunan ibu kota Nusantara juga menekankan pentingnya menciptakan peluang ekonomi yang merata untuk semua lapisan masyarakat.
Ini mencakup penyediaan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan bisnis dan lapangan pekerjaan, dengan harapan bahwa ibu kota negara akan menjadi pendorong ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ibu kota yang bukan hanya representatif secara fisik, tetapi juga sebagai wujud dari keanekaragaman dan inklusivitas bangsa Indonesia.
