Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong para pengembang perumahan yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) untuk lebih aktif memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Skema pembiayaan ini dinilai dapat mempercepat pembangunan rumah rakyat di berbagai wilayah Indonesia, sejalan dengan visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan hunian layak dan terjangkau.
“Kredit Program Perumahan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung masyarakat memiliki rumah.
Saya yakin dengan dukungan REI, program ini bisa menjadi penggerak utama pembangunan rumah rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Maruarar saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Sheraton Grand Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Dukungan Pemerintah: Kuota FLPP 350 Ribu Unit dan Insentif Pajak
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat terhadap sektor perumahan. Selain KUR Perumahan, sejumlah kebijakan afirmatif juga disiapkan, di antaranya:
-
Penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 350.000 unit.
-
Pembebasan biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
-
PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang berlaku hingga akhir 2025.
Kebijakan ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, sekaligus menjaga gairah industri properti tetap positif.
“Dengan kombinasi KUR Perumahan dan berbagai insentif ini, pembangunan rumah rakyat bisa lebih masif, terjangkau, dan berkelanjutan,” tegas Maruarar.
Apresiasi untuk REI dan Perbankan
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum REI Joko Suranto, Sekjen Raymond Ardan Arfandy, Bendahara Umum Samuel S. Huang, serta seluruh jajaran pengurus dan anggota REI di tingkat pusat maupun daerah yang hadir.
Tidak hanya itu, dukungan perbankan juga mendapat sorotan positif. Hadir dalam acara sosialisasi tersebut jajaran bank penyalur KUR dan KPR subsidi seperti BTN, Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, BCA, hingga Bank Nobu, serta Sekjen Kementerian PKP Didyk Choiroel dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
“Kehadiran seluruh pemangku kepentingan ini menjadi bukti bahwa kita memiliki semangat bersama untuk membangun rumah rakyat,” ujar Maruarar.
Konsep Berbaginomics untuk 3 Juta Rumah
Lebih jauh, Maruarar juga memperkenalkan konsep “Berbaginomics” dalam pembangunan perumahan. Ia mengajak para pengembang untuk menyisihkan sebagian keuntungan guna membantu masyarakat yang masih kesulitan memiliki rumah.
“Ini adalah bentuk gotong royong pengembang demi kesuksesan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto. Dengan semangat berbagi, REI bisa berperan lebih besar dalam mendukung pembangunan rumah subsidi,” katanya.
KPR Subsidi Tetap 5 Persen
Kabar baik lain yang diumumkan pemerintah adalah keputusan untuk tidak menaikkan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi, yang tetap dipertahankan di angka 5 persen.
“Artinya pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar pro rakyat. Keputusan ini memberi kepastian bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap bisa memiliki rumah dengan cicilan yang terjangkau,” jelas Maruarar.
Sinergi Pemerintah dan Pengembang
Dengan dukungan kebijakan fiskal, perbankan, dan partisipasi aktif pengembang melalui REI, diharapkan target pembangunan rumah rakyat dapat tercapai lebih cepat.
“Ke depan, saya ingin melihat REI menjadi motor penggerak pembangunan perumahan rakyat. Bersama-sama kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera lewat hunian layak bagi seluruh masyarakat,” pungkas Maruarar.
