Jakarta – Tekniksipil.id, Program rumah gratis yang digagas oleh pemerintah ternyata berpotensi mengganggu pasar properti di Indonesia. Banyak calon pembeli rumah yang memilih untuk menunda atau membatalkan niat mereka membeli properti, dengan harapan bisa mendapatkan rumah secara gratis.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto, yang menyatakan bahwa pelaku industri properti saat ini mengalami penurunan signifikan dalam jumlah pemesanan rumah.
Menurut Joko, pihaknya telah menerima laporan bahwa sekitar 30% calon konsumen membatalkan niat mereka untuk melakukan booking rumah. “Sudah banyak yang membatalkan pemesanan.
Dari 10 orang yang batal, sekitar 1-3 orang di antaranya. Jadi memang sekitar 30%,” jelas Joko di kantor DPP REI, Jakarta Selatan, pada Rabu (20/11/2024).
Penurunan ini tidak hanya terjadi pada anggota REI, tetapi juga dialami oleh banyak pelaku industri properti lainnya.
Menurut Joko, masyarakat kini menjadi ragu untuk membeli rumah karena mereka mengira akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.
Ia menyebutkan bahwa banyak calon konsumen yang mempertanyakan keberadaan rumah gratis tersebut, menciptakan kebingungan di pasar.
“Bukan hanya di REI, seluruh pelaku industri properti juga bingung. Konsumen bertanya-tanya mengenai rumah gratis ini,” tambahnya.
Kebingungan tentang rumah gratis ini menjadi sorotan beberapa pihak. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator GASPERR sekaligus Ketua Umum APERSi, Junaidi Abdillah.
Ia menilai bahwa program rumah gratis seharusnya lebih tepat sasaran dan diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu, seperti mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan.
Menurut Junaidi, pemerintah perlu memperjelas kriteria penerima rumah gratis agar tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat.
“Saya ingin rumah gratis ini benar-benar diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Harus jelas siapa saja yang berhak. Jangan sampai yang mampu malah mendapatkan keuntungan dari program ini,”
Ungkap Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/11/2024).
Ketidakjelasan mengenai siapa yang berhak menerima rumah gratis ini memang menimbulkan banyak spekulasi dan kebingungan. Hal ini berdampak langsung pada pasar properti.
Banyak konsumen yang menunda niat untuk membeli rumah karena mereka berharap bisa mendapatkan rumah secara gratis.
“Jika industri properti terus menerus dihadapkan dengan informasi tentang rumah gratis, kami pengembang akan kesulitan. Efeknya besar, banyak orang akan menunda atau bahkan membatalkan pembelian,” tambah Junaidi.
Selain itu, Ketua Umum HIMPERRA, Ari Tri Priyono, yang juga mendukung program 3 juta rumah untuk rakyat, mengungkapkan bahwa pengembang menghadapi kesulitan dalam menjual rumah.
Menurutnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kini berpikir mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah, sehingga mereka memilih untuk menunda pembelian rumah.
“Ada banyak anggota saya yang melaporkan penurunan booking. Ternyata, banyak dari mereka yang berpenghasilan rendah menganggap mereka akan mendapat rumah gratis,” jelas Ari.
Ia menambahkan bahwa perlu ada kejelasan terkait siapa yang berhak menerima rumah gratis, agar ekosistem pasar properti yang sudah berjalan tidak terganggu.
Para pengembang berharap agar program rumah gratis ini segera diperjelas oleh pemerintah, sehingga tidak mengganggu pasar properti yang selama ini berjalan.
Kejelasan tentang kriteria penerima dan mekanisme distribusi rumah gratis diharapkan bisa membantu mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pelaku industri terhadap pasar properti, serta menjaga kelangsungan program penyediaan rumah bagi masyarakat.
